NEWS : Korean Wave ( Hallyu Wave )

 

Jakarta- Bulan September ini, Korean Wave atau biasa yang disebut hallyu wave di Indonesia semakin menunjukan eksistensinya. Pada tanggal 22 September 2012, SM Town,  Konser musik Idol korea dilaksanakan di Gelora Bung Karno. SM Town adalah sebuah Konser keluarga besar idol- idol di bawah naungan SM. Entertainment di Korea Selatan. SM.Entertainment adalah sebuah perusahaan entertaint terbesar di Korea selatan.

SM Town telah memulai world tournya pada tahun 2012 ini. Indonesia pun masuk daftar world tour mereka karena dirasakan banyaknya peminat musik korea di Indonesia. Konser SM Town world tour di Indonesia mempunyai venue terbesar selama rangkaian tour mereka. Idol –idol yang hadir pada konser SM Town ini terdiri dari boyband dan girlband paling terkenal di Korea Selatan. Bukan hanya penampilan group saja, tetapi ada penampilan idol solo juga. Mereka adalah Super Junior, TVXQ, Girls generation, F(x), Shinee, BoA, Kangta dan lain sebagainya dengan artis- artis di bawah naungan SM. Entertainment.

 

                 Artis- artis SM.Entertainment tiba di Indonesia satu hari sebelum konser dilaksanakan. Banyak dari penggemar mereka menunggu mereka di Bandara. Para penggemar pun dirasa cukup fanatik. Venue konser pada hari sabtu dibuka pada sore hari tapi sudah banyak yang menunggu dan mengantri sejak pagi.  Artis- artis yang dibawah naungan perusahaan raksasa di Korea Selatan itu pun kembali ke negara asalnya satu jam setelah konser mereka berakhir.

Korean wave memang sedang hangat- hangatnya diperbincangkan di seluruh dunia. Kebanyakan mereka yang fanatik adalah remaja- remaja putri. Di Indonesia sendiri hal ini dirasa sangat bagus karena sangat menguntungkan pada hal visit Indonesia. Banyaknya artis- artis luar negeri yang datang ke Indonesia membuka income yang besar untuk kepariwisataan di Indonesia dan membuat Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang wajib dikunjungi oleh artis luar negeri.

Sejarah Jurnalistik Di Indonesia

Jurnalistik

                   Kewartawanan atau jurnalisme (berasal dari kata journal), artinya catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti suratkabar. Journal berasal dari istilah bahasa Latin diurnalis, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik. Di Indonesia, istilah "jurnalistik" dulu dikenal dengan "publisistik". Dua istilah ini tadinya biasa dipertukarkan, hanya berbeda asalnya. Beberapa kampus di Indonesia sempat menggunakannya karena berkiblat kepada Eropa. Seiring waktu, istilah jurnalistik muncul dari Amerika Serikat dan menggantikan publisistik dengan jurnalistik. Publisistik juga digunakan untuk membahas Ilmu Komunikasi.

Aktivitas

       

                   Kewartawanan dapat dikatakan "coretan pertama dalam sejarah". Meskipun berita seringkali ditulis dalam batas waktu terakhir, tetapi biasanya disunting sebelum diterbitkan. Para wartawan seringkali berinteraksi dengan sumber yang kadangkala melibatkan konfidensialitas. Banyak pemerintahan Barat menjamin kebebasan dalam pemberitaan (pers). Aktivitas utama dalam kewartawanan adalah pelaporan kejadian dengan menyatakan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana (dalam bahasa Inggris dikenal dengan 5W+1H) dan juga menjelaskan kepentingan dan akibat dari kejadian atau yang sedang hangat (trend). Kewartawanan meliputi beberapa media: koran, televisi, radio, majalah dan internet sebagai pendatang baru.

Sejarah

                   Pada awalnya, komunikasi antar manusia sangat bergantung pada komunikasi dari mulut ke mulut. Catatan sejarah yang berkaitan dengan penerbitan media massa terpicu penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Di Indonesia, perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan kewartawanan sebagai alat perjuangan. Di era-era inilah Bintang Timoer, Bintang Barat, Java Bode, Medan Prijaji, dan Java Bode terbit. Pada masa pendudukan Jepang mengambil alih kekuasaan, koran-koran ini dilarang. Akan tetapi pada akhirnya ada lima media yang mendapat izin terbit: Asia Raja, Tjahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia.

Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi kewartawanan. Pemerintah Indonesia menggunakan Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi. Menjelang penyelenggaraan Asian Games IV, pemerintah memasukkan proyek televisi. Sejak tahun 1962 inilah Televisi Republik Indonesia muncul dengan teknologi layar hitam putih.

Masa kekuasaan presiden Soeharto, banyak terjadi pembreidelan media massa. Kasus Harian Indonesia Raya dan Majalah Tempo merupakan dua contoh kentara dalam sensor kekuasaan ini. Kontrol ini dipegang melalui Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal inilah yang kemudian memunculkan Aliansi Jurnalis Independen yang mendeklarasikan diri di Wisma Tempo Sirna Galih, Jawa Barat. Beberapa aktivisnya dimasukkan ke penjara.

Titik kebebasan pers mulai terasa lagi saat BJ Habibie menggantikan Soeharto. Banyak media massa yang muncul kemudian dan PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi. Kegiatan kewartawanan diatur dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang dikeluarkan Dewan Pers dan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Di Indonesia, perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan jurnalisme sebagai alat perjuangan. Di era-era inilah Bintang Timur, Bintang Barat, Java Bode, Medan Prijaji, dan Java Bode terbit.

Pada masa pendudukan Jepang mengambil alih kekuasaan, koran-koran ini dilarang. Akan tetapi pada akhirnya ada lima media yang mendapat izin terbit: Asia Raja, Tjahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia. Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi jurnalisme. Pemerintah Indonesia menggunakan Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi. Menjelang penyelenggaraan Asian Games IV, pemerintah memasukkan proyek televisi. Sejak tahun 1962 inilah Televisi Republik Indonesia muncul dengan teknologi layar hitam putih.

Masa kekuasaan presiden Soeharto, banyak terjadi pembreidelan media massa. Kasus Harian Indonesia Raya dan Majalah Tempo merupakan dua contoh kentara dalam sensor kekuasaan ini. Kontrol ini dipegang melalui Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal inilah yang kemudian memunculkan Aliansi Jurnalis Indepen yang mendeklarasikan diri di Wisma Tempo Sirna Galih, Jawa Barat. Beberapa aktivisnya dimasukkan ke penjara. Titik kebebasan pers mulai terasa lagi saat BJ Habibie menggantikan Soeharto. Banyak media massa yang muncul kemudian dan PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi. Kegiatan jurnalisme diatur dengan Undang-Undang Penyiaran dan Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan Dewan Pers.

credit : http://www.beritanet.com/Education/Berita-Jurnalistik/Sejarah-Jurnalisme-Indonesia.html

            http://id.wikipedia.org/wiki/Jurnalisme

History of Journalism (Sejarah jurnalistik Dunia)

                Journalism, the collection, preparation, and distribution of news and related commentary and feature materials through such media as pamphlets, newsletters, newspapers, magazines, radio, motion pictures, television, books, blogs, webcasts, podcasts, and e-mail. The word journalism was originally applied to the reportage of current events in printed form, specifically newspapers, but with the advent of radio, television, and the Internet in the 20th century the use of the term broadened to include all printed and electronic communication dealing with current affairs.

History

                 The earliest known journalistic product was a news sheet circulated in ancient Rome and called the Acta Diurna. Published daily from 59 bce, it was hung in prominent places and recorded important social and political events. In China during the Tang dynasty, a court circular called a bao, or “report,” was issued to government officials. This gazette appeared in various forms and under various names more or less continually to the end of the Qing dynasty in 1911. The first regularly published newspapers appeared in German cities and in Antwerp about 1609. The first English newspaper, the Weekly Newes, was published in 1622. One of the first daily newspapers, The Daily Courant, appeared in 1702.

At first hindered by government-imposed censorship, taxes, and other restrictions, newspapers in the 18th century came to enjoy the reportorial freedom and indispensable function that they have retained to the present day. The growing demand for newspapers owing to the spread of literacy and the introduction of steam- and then electric-driven presses caused the daily circulation of newspapers to rise from the thousands to the hundreds of thousands and eventually to the millions.

Magazines, which had started in the 17th century as learned journals, began to feature opinion-forming articles on current affairs, such as those in the Tatler (1709–11) and the Spectator (1711–12). Appearing in the 1830s were cheap mass-circulation magazines aimed at a wider and less well-educated public, as well as illustrated and women’s magazines. The cost of large-scale news gathering led to the formation of news agencies, organizations that sold their international journalistic reporting to many different individual newspapers and magazines. The invention of the telegraph and then radio and television brought about a great increase in the speed and timeliness of journalistic activity and, at the same time, provided massive new outlets and audiences for their electronically distributed products. In the late 20th century, satellites and later the Internet were used for the long-distance transmission of journalistic information.

The profession

                 Journalism in the 20th century was marked by a growing sense of professionalism. There were four important factors in this trend: (1) the increasing organization of working journalists, (2) specialized education for journalism, (3) a growing literature dealing with the history, problems, and techniques of mass communication, and (4) an increasing sense of social responsibility on the part of journalists.

An organization of journalists began as early as 1883, with the foundation of England’s chartered Institute of Journalists. Like the American Newspaper Guild, organized in 1933, and the Fédération Nationale de la Presse Française, the institute functioned as both a trade union and a professional organization.

Before the latter part of the 19th century, most journalists learned their craft as apprentices, beginning as copyboys or cub reporters. The first university course in journalism was given at the University of Missouri (Columbia) in 1879–84. In 1912 Columbia University in New York City established the first graduate program in journalism, endowed by a grant from the New York City editor and publisher Joseph Pulitzer. It was recognized that the growing complexity of news reporting and newspaper operation required a great deal of specialized training. Editors also found that in-depth reporting of special types of news, such as political affairs, business, economics, and science, often demanded reporters with education in these areas. The advent of motion pictures, radio, and television as news media called for an ever-increasing battery of new skills and techniques in gathering and presenting the news. By the 1950s, courses in journalism or communications were commonly offered in colleges.

The literature of the subject—which in 1900 was limited to two textbooks, a few collections of lectures and essays, and a small number of histories and biographies—became copious and varied by the late 20th century. It ranged from histories of journalism to texts for reporters and photographers and books of conviction and debate by journalists on journalistic capabilities, methods, and ethics.

Concern for social responsibility in journalism was largely a product of the late 19th and 20th centuries. The earliest newspapers and journals were generally violently partisan in politics and considered that the fulfillment of their social responsibility lay in proselytizing their own party’s position and denouncing that of the opposition. As the reading public grew, however, the newspapers grew in size and wealth and became increasingly independent. Newspapers began to mount their own popular and sensational “crusades” in order to increase their circulation. The culmination of this trend was the competition between two New York City papers, the World and the Journal, in the 1890s.

The sense of social responsibility made notable growth as a result of specialized education and widespread discussion of press responsibilities in books and periodicals and at the meetings of the associations. Such reports as that of the Royal Commission on the Press (1949) in Great Britain and the less extensive A Free and Responsible Press (1947) by an unofficial Commission on the Freedom of the Press in the United States did much to stimulate self-examination on the part of practicing journalists.

By the late 20th century, studies showed that journalists as a group were generally idealistic about their role in bringing the facts to the public in an impartial manner. Various societies of journalists issued statements of ethics, of which that of the American Society of Newspaper Editors is perhaps best known.

Present-day journalism

                    Although the core of journalism has always been the news, the latter word has acquired so many secondary meanings that the term “hard news” gained currency to distinguish items of definite news value from others of marginal significance. This was largely a consequence of the advent of radio and television reporting, which brought news bulletins to the public with a speed that the press could not hope to match. To hold their audience, newspapers provided increasing quantities of interpretive material—articles on the background of the news, personality sketches, and columns of timely comment by writers skilled in presenting opinion in readable form. By the mid-1960s most newspapers, particularly evening and Sunday editions, were relying heavily on magazine techniques, except for their content of “hard news,” where the traditional rule of objectivity still applied. Newsmagazines in much of their reporting were blending news with editorial comment.
Journalism in book form has a short but vivid history. The proliferation of paperback books during the decades after World War II gave impetus to the journalistic book, exemplified by works reporting and analyzing election campaigns, political scandals, and world affairs in general, and the “new journalism” of such authors as Truman Capote, Tom Wolfe, and Norman Mailer.
The 20th century saw a renewal of the strictures and limitations imposed upon the press by governments. In countries with communist governments, the press was owned by the state, and journalists and editors were government employees. Under such a system, the prime function of the press to report the news was combined with the duty to uphold and support the national ideology and the declared goals of the state. This led to a situation in which the positive achievements of communist states were stressed by the media, while their failings were underreported or ignored. This rigorous censorship pervaded journalism in communist countries.
In noncommunist developing countries, the press enjoyed varying degrees of freedom, ranging from the discreet and occasional use of self-censorship on matters embarrassing to the home government to a strict and omnipresent censorship akin to that of communist countries. The press enjoyed the maximum amount of freedom in most English-speaking countries and in the countries of western Europe.
Whereas traditional journalism originated during a time when information was scarce and thus highly in demand, 21st-century journalism faced an information-saturated market in which news had been, to some degree, devalued by its overabundance. Advances such as satellite and digital technology and the Internet made information more plentiful and accessible and thereby stiffened journalistic competition. To meet increasing consumer demand for up-to-the-minute and highly detailed reporting, media outlets developed alternative channels of dissemination, such as online distribution, electronic mailings, and direct interaction with the public via forums, blogs, user-generated content, and social networking sites such as MySpace and Facebook. Celebrity journalism, focusing on the lives of well-known individuals, also became more popular as weekly tabloid-style magazines such as Us Weekly increased in both number and sensationalistic content.


credit : http://www.britannica.com/EBchecked/topic/306742/journalism

UUD PERS NO.40

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1999

TENTANG

P E R S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan

rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis,

sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum

dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat

sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi

manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk

menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum,

dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar

informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak,

kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan

pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan

hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan- ketentuan

Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4

Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982

sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undangundang

Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang

melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan,

suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk

lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran

yang tersedia.

2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha

pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta

perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan,

atau menyalurkan informasi.

3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media

elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.

4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.

8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi

informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau

peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban

melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan

jurnalistik.

9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan

peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak

mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus

dirahasiakannya.

11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan

tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama

baiknya.

12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan

kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang

orang lain.

13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap

suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah

diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN

PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsipprinsip

demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan,

dan kontrol sosial.

2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi

sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau

pelarangan penyiaran.

3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak

mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan

mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan

menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga

tak bersalah.

2. Pers wajib melayani Hak Jawab.

3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan

Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;

c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;

d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

kepentingan umum;

e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III

WARTAWAN

Pasal 7

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.

2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV

PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.

2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers

dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk

kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara

terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama

dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :

a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan

hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;

b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara

Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V

DEWAN PERS

Pasal 15

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers

nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;

b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat

atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di

bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;

f. mendata perusahaan pers;

3. Anggota Dewan Pers terdiri dari :

a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;

b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;

c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang

dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;

4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.

5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan

dengan keputusan Presiden.

6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat

dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :

a. organisasi pers;

b. perusahaan pers;

c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI

PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di

Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan

menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan

teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;

b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan

meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan

yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat

(2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau

denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13

dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana

dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di

bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku

atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti

dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini,

wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu

selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuanketentuan

Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap

Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut

ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan

penerbitan-penerbitan berkala;

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS

NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

PR

Edy Sudibyo

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1999

TENTANG

P E R S

I. UMUM

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi

media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana

untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers

berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang

Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal

itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan

kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat

terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta

keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi

juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa

setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan

Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang

berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan

pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa

gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan

buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas

wilayah".

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk

mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme,

maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati

hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka

dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya

Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti

pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk

dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak

mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas

pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat

dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak

asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan

pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak

masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan

pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh

pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik

Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Ayat 2

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku

pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan

merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam

ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat

melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak

menyebutkan identitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh

pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di

pengadilan.

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara

atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5

Ayat 1

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau

membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasuskasus

yang masih dalam proses peradilan, serta dapat

mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam

pemberitaan tersebut.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 6

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak

masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan

menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong

ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi

hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang

disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan

Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi,

hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat 1

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama

untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk

mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh

karena itu negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk

lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji,

bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.

Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara

manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak

mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :

a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung

jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;

b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal

atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;

c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter

media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya

jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab

perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana pengamat ketentuan perundangundangan

yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan

kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers

nasional.

Ayat 2

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana

dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak

credit :  http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.komisiinformasi.go.id%2Fassets%2Fdata%2Farsip%2FUU_No._40_Tahun_1999_Tentang_Pers_.pdf&ei=3cyRUJqmD4vorQfd3oHoDg&usg=AFQjCNFLqXXAxbSj4xTMJSX0umuvA2-nYA

Nama: Ririen Putri Rakhmayanty

NPM : 16610014

Kelas : 3SA03

SASTRA INGGRIS